Humas Pemerintah Berperan Beri Informasi Akurat Bagi Masyarakat

Jakarta, Kominfo – Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Freddy H. Tulung menyatakan, humas pemerintah berperan besar dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

Salah satu peran humas pemerintah dalam pemilu presiden adalah kemampuan humas menyinergikan informasi publik melalui efektivitas diseminasi informasi dengan mengisi ruang publik terkait informasi Pilpres 2014, kata Freddy saat membuka acara Forum Tematis Kehumasan Pemerintah Kementerian Kominfo di Jakarta, Jumat (18/7).

Menurut Freddy, yang juga Ketua Umum Bakohumas, melalui jaringan komunikasi dan informasi yang dimiliki, perlu dilakukan agenda setting terkait dengan publikasi kebijakan dan kinerja pemerintah pusat maupun daerah agar dapat diketahui dan didukung oleh publik, salah satunya pasca Pilpres 2014. “Humas pemerintah berperan sebagai komunikator, mediator, inisiator, negosiator dan fasilitator”, ujarnya.

Dijelaskannya, peran dan fungsi humas pemerintah harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik. “Humas harus pro-aktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah dengan aspirasi publik”, jelasnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie menyatakan, situasi nasional negara Indonesia saat pasca Pilpres bisa dikatakan aman dan terkendali.

Kami meminta insan pers dan media massa untuk menyebarkan informasi dan pemberitaan yang akurat dan konstruktif, faktual dan berimbang guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif, kata Ronny (Ajo).

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4077/Humas+Pemerintah+Berperan+Beri+Informasi+Akurat+Bagi+Masyarakat/0/berita_satker#.U_G7LVZfb1o

Kemkominfo: Pranata Humas Berperan Penting Jaga Citra Positif Lembaga Pemerintah

Batam, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, di era keterbukaan informasi publik saat ini, posisi pranata humas berperan penting terutama dalam rangka menjaga citra positif lembaga pemerintahan.
Direktur Komunikasi Publik (KP) Ditjen Informasi dan Komunikasi (IKP) Kementerian Kominfo, Tulus Subardjono mengakui saat ini kekurangan tenaga pranata humas.
Kondisi saat ini hanya ada 800 pranata humas, idealnya kebutuhan pranata humas 12 ribu pranata humas, kata Tulus dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Pacific Hotel, di Batam, Jumat (27/6).
Menurutnya, dengan kondisi seperti ini mengakibatkan kurang baiknya pencitraan Negara. “Saat ini pencitraan negara sangat kurang baik, seolah auto pilot, di luar control”, ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi dalam masa kampanye pemilihan presiden  saat ini dimana seharusnya pemilu itu pesta demokrasi, mencerdaskan masyarakat. “Tapi yang terjadi adalah konflik yang sangat besar”, teangnya.
Dijelaskannya, nilai tukar dolar sangat tinggi, bukan karena siapa calon presidennya. Tapi dunia khawatir setelah pilpres ada kerusuhan atau tidak, lalu dia mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab.
Selama ini yang banyak bicara ke masyarakat adalah tim sukses calon presiden, sementara dari pemerintah tidak ada yang berbicara. pemerintahlah yang kurang piawai menggiring opini public, jelasnya.
Dia mengungkapkan, 80 persen sumber berita di media memang berasal dari pemerintah. Tapi 80 persen juga isinya adalah citra negatif terhadap pemerintah. “Kepercayaan publik pada beberapa lembaga juga lemah. Masyarakat lebih percaya pada media. Bagaimana supaya pemerintah lebih dipercaya? Itulah tugas humas”, kata Tulus.
Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Batam, Syuzairi berpendapat sama, bahwa humas memiliki peran penting khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Terutama bagi kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun.
Peran humas sangat penting dalam memberikan pemahaman pada masyarakat. Kalau salah masyarakat bisa tidak setuju dengan apa yang pemerintah canangkan, kata Syuzairi saat memberi sambutan mewakili Walikota Batam.
Menurutnya, sosialisasi jabatan fungsional humas ini perlu dilakukan karena masih minimnya minat terhadap jabatan fungsional. Padahal ke depan akan diperbanyak tenaga fungsional, sedangkan tenaga struktural akan dikurangi.
Kehadiran bapak-bapak ibu-ibu diharap bisa jadi perpanjangan tangan untuk kegiatan ini. Saya percaya bila diikuti dengan seksama akan berarti, dan nanti akan banyak yang berminat menjadi tenaga fungsional kehumasan, ujarnya.
Kasi Jabatan Direktorat Jabatan Karier Badan Kepegawaian Negara, Sumitro Situmorang mengatakan dulu mungkin jabatan fungsional memang tidak menarik. Tapi sekarang orang berlomba-lomba menjadi tenaga fungsional, sampai penerimaannya pun harus melalui tes seperti CPNS.
Yang buat menarik adalah tunjangannya, lalu penilaian langsung ke kinerja. Kalau mau cepat naik pangkat ya kerjanya lari-lari, kalau malas ya tidak naik. Tak seperti jabatan umum, mau bagaimana kerjanya naik pangkat tunggu empat tahun, kata Sumitro.
Rakor Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diikuti 100 peserta dari Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD bidang Kominfo Provinsi se-Wilayah Regional Barat (Az).

Sumber: http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4051/Kemkominfo%3A+Pranata+Humas+Berperan+Penting+Jaga+Citra+Positif+Lembaga+Pemerintah/0/berita_satker#.U8XbB1Zfb1o

RAKOR Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Pacific Hotel Batam

Media Center Batam – Pada era keterbukaan informasi publik ini posisi pranata humas berperan penting terutama dalam rangka menjaga citra positif lembaga pemerintahan.

Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tulus Subardjono mengatakan berdasarkan estimasi kementerian, saat ini kebutuhan pranata humas mencapai 12.000 orang. Sementara kondisi kekinian jumlah pranata humas hanya ada 800 orang.

“Saat ini pencitraan negara sangat buruk, seolah auto pilot, di luar kontrol,” kata Tulus dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Pacific Hotel, Jumat (27/6).

Ia mencontohkan kondisi dalam masa kampanye pemilihan presiden ini. Seharusnya pemilu itu pesta demokrasi, mencerdaskan masyarakat. Tapi yang terjadi adalah konflik yang sangat besar.

Nilai tukar dolar sangat tinggi, bukan karena siapa calon presidennya. Tapi dunia khawatir setelah pilpres ada kerusuhan atau tidak. Lalu siapa yang bertanggungjawab? Selama ini yang banyak bicara ke masyarakat adalah tim sukses calon presiden, sementara dari pemerintah tidak ada yang berbicara. Menurutnya pemerintahlah yang kurang piawai menggiring opini publik.

Ia mengatakan 80 persen sumber berita di media memang berasal dari pemerintah. Tapi 80 persen juga isinya adalah citra negatif terhadap pemerintah.

“Kepercayaan publik pada beberapa lembaga juga lemah. Masyarakat lebih percaya pada media. Bagaimana supaya pemerintah lebih dipercaya? Itulah tugas humas,” ujarnya.

Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Batam, Syuzairi mengatakan hal senada. Menurutnya humas memiliki peran penting khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Terutama bagi kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun.

“Peran humas sangat penting dalam memberikan pemahaman pada masyarakat. Kalau salah masyarakat bisa tidak setuju dengan apa yang pemerintah canangkan,” kata Syuzairi saat memberi sambutan mewakili Walikota Batam.

Ia mengatakan sosialisasi jabatan fungsional humas ini perlu dilakukan karena masih minimnya minat terhadap jabatan fungsional. Padahal ke depan akan diperbanyak tenaga fungsional, sedangkan tenaga struktural akan dikurangi.

“Kehadiran bapak-bapak ibu-ibu diharap bisa jadi perpanjangan tangan untuk kegiatan ini. Saya percaya bila diikuti dengan seksama akan berarti, dan nanti akan banyak yang berminat menjadi tenaga fungsional kehumasan,” kata Syuzairi.

Kasi Jabatan Direktorat Jabatan Karier Badan Kepegawaian Negara, Sumitro Situmorang mengatakan dulu mungkin jabatan fungsional memang tidak menarik. Tapi sekarang orang berlomba-lomba menjadi tenaga fungsional, sampai penerimaannya pun harus melalui tes seperti CPNS.

“Yang buat menarik adalah tunjangannya, lalu penilaian langsung ke kinerja. Kalau mau cepat naik pangkat ya kerjanya lari-lari, kalau malas ya tidak naik. Tak seperti jabatan umum, mau bagaimana kerjanya naik pangkat tunggu empat tahun,” jelas Sumitro.

Rakor Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diikuti 100 peserta dari Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD bidang Kominfo Provinsi se-Wilayah Regional Barat.

Sumber: http://mediacenter.batamkota.go.id/rakor-pembinaan-jabatan-fungsional-pranata-humas-di-pacific-hotel-batam/

Peningkatan Kompetensi Pranata Humas Melalui Seminar Kehumasan 2014

Yogyakarta, BATAN (07/05); Sebanyak 49 pejabat fungsional dan calon pejabat fungsional pranata humas di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengikuti Seminar Kehumasan yang diselenggarakan Biro Hukum Humas dan Kerjasama (BHHK) Rabu – Jumat (07-09/05/2014).

Bertempat di Hotel Horison Ultimariss Yogyakarta, seminar yang bertema “Peningkatan Kompetensi Personel Humas Melalui Kegiatan Penelitian Kehumasan” ini merupakan kegiatan rutin yang sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Satu hal yang berbeda dibandingkan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya adalah pada tahun ini sebelum seminar dilaksanakan penelitian tentang respon masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan nuklir baik di Kantor Pusat, Serpong, Pasar Jumat, Bandung, dan Yogyakarta.

Pada seminar kali ini selain disampaikan hasil penelitian kehumasan juga diberikan materi tentang bagaimana melaksanakan penelitian kehumasan yang baik. Diharapkan dengan seminar ini para pejabat fungsional pranata humas akan lebih aktif dalam menulis hasil penelitian kehumasan yang selain menambah poin kegiatan juga dapat meningkatkan citra lembaga.

Saat ini BATAN memiliki Pranata Humas Madya 2 orang, Muda 12 orang, Pertama 5 orang, dan Penyelia 18 orang, namun demikian baru 9 satker saja yang memiliki pejabat pranata humas di dalamnya.

Saat membuka seminar Sekertaris Utama (Sestama) BATAN Falconi Margono menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi hal pertama yang diperlukan adalah ‘keberanian’, selain itu pranata humas harus memahami sebenarnya apa itu ‘humas’ dan harus mampu berkreasi dalam melaksanakan pekerjaannya. “Jangan hanya melaksanakan bussines as usual” demikian jelasnya.

Lebih lanjut menurut Sestama hal penting yang saat ini diperlukan adalah bagaimana merumuskan metoda dalam penyebaran informasi baik eksternal maupun internal, bagaimana membuat link dan menghilangkan gap informasi di dalam BATAN sendiri. Diperlukan juga metoda pengelolaan informasi, merumuskan informasi agar mudah dicerna dan membuat standardisasi informasi. (eph/arial)

Sumber: http://www.infonuklir.com/read/detail/638/peningkatan-kompetensi-pranata-humas-melalui-seminar-kehumasan-2014#.U8YSxFZfb1o

75 Pejabat Humas Anggota Bakohumas Pusat dan Daerah Ikut Bimtek Jurnalistik

Bogor, Kominfo – sph-  Sebanyak 75 pejabat Humas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Anggota Bakohumas Pusat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Berita, Advertorial dan Penerbitan Media Internal yang  diadakan Bakohumas Pusat mulai 15-16 April di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut digelar untuk mendukung peran dan fungsi anggota Bakohumas dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Menurut Direktur Kemitraan Komunikasi yang juga Ketua Pelaksana Bakohumas, Hendra Purnama, kegiatan Bimtek  merupakan salah satu program Bakohumas tahun 2014. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota humas pemerintah mengenai kegiatan jurnalistik dan manajemen media dan menumbuhkan inisiatif bagi anggota bakohumas dalam menyusun dan memproduksi media kehumasan yang mudah dipahami serta dimengerti masyarakat,” kata Hendra di Bogor, Selasa(15/4).

Sasaran kegiatan itu adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan anggota humas pemerintah mengenai kegiatan jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan manajemen media online. Selain itu, adanya komitmen bersama untuk melakukan tindakan nyata bagi anggota humas pemerintah dalam menyusun dan memproduksi media kehumasan yang mudah dipahami serta dimengerti masyarakat.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, bentuk  bimtek ini berupa ceramah dan diskusi, workshop integrated jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan manajemen media online. Selain itu hasil yang diharapkan terselenggaranya kegiatan forum Bimbingan teknik integrated jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan penerbitan media internal. Disamping itu, aparat humas pemerintah mempunyai kemampuan teknikal dasar dalam penyediaan dan penyebaran informasi strategis pemerintah.

Dia menambahkan dasar Pelaksanaan Kegiatan yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Undangan kepada Pejabat Humas Pemerintah Nomor 18/BHS/K/Kominfo/4/2014 tanggal 2 April 2014. (Yura)

Aturan Baru tentang Jabatan Pranata Humas dan Angka Kreditnya

Januari awal tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan baru mengenai Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari PER. MENPAN  NOMOR. PER/109/M.PAN/11/2005.

Dalam PermenPAN RB No 6/2014 ini, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang Jabatan   Fungsional   Pranata   Hubungan Masyarakat (JFPH) mencakup perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pelaksanaan Hubungan Eksternal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas untuk meningkatkanhubungan yang harmonis antarlembaga yang ada dalam masyarakat. Sementara pelaksanaan Hubungan Internal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara satuan kerja/unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam peraturan ini ditambahkan menjadi 186 item kegiatan kehumasan pemerintah yang telah mengakomodasi pemanfaatan teknologi komunikasi. Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Profesionalisme Seorang Pranata Humas

BANTEN, LITBANG.pu.go.id –sph- Seorang pranata humas harus mempunyai kompetensi yang jelas. Posisinya harus lebih dari pada hanya sekedar juru penerang. Hal ini diutarakan oleh Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Aba Subagja dalam acara bimbingan teknis jabatan fungsional pranata humas, yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian PU di Banten (10/10). Pranata humas sangat perlu diklat sesuai standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. Uji kompetensinya harus terus ditingkatkan agar koin dan poinnya meningkat. Dan sertifikasi merupakan pengakuan bagi seorang jafung.

Penguatan jafung diperlukan untuk menunjukkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya  sesuai dengan keahlian dan / atau  ketrampilan yang dimilikinya. Karena jabatan fungsional merupakan penguat sebuag organisasi. Orientasi kegiatan harus berdasarkan output yang diperoleh. Untuk itu, pola karier pranata humas  diperlukan kepastian, profesionalisme dan trasparansi. Mengingat Jabatan pranata humas merupakan jabatan yang sexy, yang harus menjadi garda terdepan sebuah organisasi yakni sebagai corong informasi maka harus diperkuat posisinya. Prospek dan manfaat jabatan fungsional juga bisa memperluas untuk menduduki jabatan tertentu. Sehingga profesionalisme, kejelasan peran dan kinerja seorang pejabat fungsional sangat penting.

Kebijakan pengembangan jabatan fungsional di era saat ini, diperlukan pembentukan jabatan fungsional baru. Pendidikannya harus sesuai dengan jabatan yang diembannya. Karena kesesuaian pendidikan yang dimiliki akan meningkatkan prestasi kerja. Diklat harus di-desain untuk meningkatkan kompetensinya sekaligus angka kreditnya. Jabatan fungsional berbasis kompetensi harus dikelola dan dibina, agar tidak mati suri. Kompetensi pun harus dikaitkan dengan uji kompetensi. Dalam hal ini organisasi profesi terkait yang memberikan sertifikasi kompetensi jabatan sangat dibutuhkan. Namun saat ini, uji kompetensi belum menjadi syarat dalam pengangkatan. Hal ini harus disosialisasikan secara luas kepada pejabat fungsional, agar bisa dijadikan pegangan.

Instansi pembina juga belum sepenuhnya melaksanakan quality assurance dalam pembinaan. Padahal salah satu tugas instansi pembina harus melaporkan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pejabat fungsional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita, agar kedepan pembinaannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga seseorang yang telah membuat keputusan untuk menjadi seorang pejabat fungsional merasa diberikan fasilitas yang memadai.

sumber: http://litbang.pu.go.id/profesionalisme-seorang-pranata-humas.balitbang.pu.go.id