Kemkominfo: Pranata Humas Berperan Penting Jaga Citra Positif Lembaga Pemerintah

Batam, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, di era keterbukaan informasi publik saat ini, posisi pranata humas berperan penting terutama dalam rangka menjaga citra positif lembaga pemerintahan.
Direktur Komunikasi Publik (KP) Ditjen Informasi dan Komunikasi (IKP) Kementerian Kominfo, Tulus Subardjono mengakui saat ini kekurangan tenaga pranata humas.
Kondisi saat ini hanya ada 800 pranata humas, idealnya kebutuhan pranata humas 12 ribu pranata humas, kata Tulus dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Pacific Hotel, di Batam, Jumat (27/6).
Menurutnya, dengan kondisi seperti ini mengakibatkan kurang baiknya pencitraan Negara. “Saat ini pencitraan negara sangat kurang baik, seolah auto pilot, di luar control”, ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi dalam masa kampanye pemilihan presiden  saat ini dimana seharusnya pemilu itu pesta demokrasi, mencerdaskan masyarakat. “Tapi yang terjadi adalah konflik yang sangat besar”, teangnya.
Dijelaskannya, nilai tukar dolar sangat tinggi, bukan karena siapa calon presidennya. Tapi dunia khawatir setelah pilpres ada kerusuhan atau tidak, lalu dia mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab.
Selama ini yang banyak bicara ke masyarakat adalah tim sukses calon presiden, sementara dari pemerintah tidak ada yang berbicara. pemerintahlah yang kurang piawai menggiring opini public, jelasnya.
Dia mengungkapkan, 80 persen sumber berita di media memang berasal dari pemerintah. Tapi 80 persen juga isinya adalah citra negatif terhadap pemerintah. “Kepercayaan publik pada beberapa lembaga juga lemah. Masyarakat lebih percaya pada media. Bagaimana supaya pemerintah lebih dipercaya? Itulah tugas humas”, kata Tulus.
Sementara itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Batam, Syuzairi berpendapat sama, bahwa humas memiliki peran penting khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Terutama bagi kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun.
Peran humas sangat penting dalam memberikan pemahaman pada masyarakat. Kalau salah masyarakat bisa tidak setuju dengan apa yang pemerintah canangkan, kata Syuzairi saat memberi sambutan mewakili Walikota Batam.
Menurutnya, sosialisasi jabatan fungsional humas ini perlu dilakukan karena masih minimnya minat terhadap jabatan fungsional. Padahal ke depan akan diperbanyak tenaga fungsional, sedangkan tenaga struktural akan dikurangi.
Kehadiran bapak-bapak ibu-ibu diharap bisa jadi perpanjangan tangan untuk kegiatan ini. Saya percaya bila diikuti dengan seksama akan berarti, dan nanti akan banyak yang berminat menjadi tenaga fungsional kehumasan, ujarnya.
Kasi Jabatan Direktorat Jabatan Karier Badan Kepegawaian Negara, Sumitro Situmorang mengatakan dulu mungkin jabatan fungsional memang tidak menarik. Tapi sekarang orang berlomba-lomba menjadi tenaga fungsional, sampai penerimaannya pun harus melalui tes seperti CPNS.
Yang buat menarik adalah tunjangannya, lalu penilaian langsung ke kinerja. Kalau mau cepat naik pangkat ya kerjanya lari-lari, kalau malas ya tidak naik. Tak seperti jabatan umum, mau bagaimana kerjanya naik pangkat tunggu empat tahun, kata Sumitro.
Rakor Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diikuti 100 peserta dari Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD bidang Kominfo Provinsi se-Wilayah Regional Barat (Az).

Sumber: http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4051/Kemkominfo%3A+Pranata+Humas+Berperan+Penting+Jaga+Citra+Positif+Lembaga+Pemerintah/0/berita_satker#.U8XbB1Zfb1o

RAKOR Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Pacific Hotel Batam

Media Center Batam – Pada era keterbukaan informasi publik ini posisi pranata humas berperan penting terutama dalam rangka menjaga citra positif lembaga pemerintahan.

Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tulus Subardjono mengatakan berdasarkan estimasi kementerian, saat ini kebutuhan pranata humas mencapai 12.000 orang. Sementara kondisi kekinian jumlah pranata humas hanya ada 800 orang.

“Saat ini pencitraan negara sangat buruk, seolah auto pilot, di luar kontrol,” kata Tulus dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Pacific Hotel, Jumat (27/6).

Ia mencontohkan kondisi dalam masa kampanye pemilihan presiden ini. Seharusnya pemilu itu pesta demokrasi, mencerdaskan masyarakat. Tapi yang terjadi adalah konflik yang sangat besar.

Nilai tukar dolar sangat tinggi, bukan karena siapa calon presidennya. Tapi dunia khawatir setelah pilpres ada kerusuhan atau tidak. Lalu siapa yang bertanggungjawab? Selama ini yang banyak bicara ke masyarakat adalah tim sukses calon presiden, sementara dari pemerintah tidak ada yang berbicara. Menurutnya pemerintahlah yang kurang piawai menggiring opini publik.

Ia mengatakan 80 persen sumber berita di media memang berasal dari pemerintah. Tapi 80 persen juga isinya adalah citra negatif terhadap pemerintah.

“Kepercayaan publik pada beberapa lembaga juga lemah. Masyarakat lebih percaya pada media. Bagaimana supaya pemerintah lebih dipercaya? Itulah tugas humas,” ujarnya.

Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Batam, Syuzairi mengatakan hal senada. Menurutnya humas memiliki peran penting khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Terutama bagi kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun.

“Peran humas sangat penting dalam memberikan pemahaman pada masyarakat. Kalau salah masyarakat bisa tidak setuju dengan apa yang pemerintah canangkan,” kata Syuzairi saat memberi sambutan mewakili Walikota Batam.

Ia mengatakan sosialisasi jabatan fungsional humas ini perlu dilakukan karena masih minimnya minat terhadap jabatan fungsional. Padahal ke depan akan diperbanyak tenaga fungsional, sedangkan tenaga struktural akan dikurangi.

“Kehadiran bapak-bapak ibu-ibu diharap bisa jadi perpanjangan tangan untuk kegiatan ini. Saya percaya bila diikuti dengan seksama akan berarti, dan nanti akan banyak yang berminat menjadi tenaga fungsional kehumasan,” kata Syuzairi.

Kasi Jabatan Direktorat Jabatan Karier Badan Kepegawaian Negara, Sumitro Situmorang mengatakan dulu mungkin jabatan fungsional memang tidak menarik. Tapi sekarang orang berlomba-lomba menjadi tenaga fungsional, sampai penerimaannya pun harus melalui tes seperti CPNS.

“Yang buat menarik adalah tunjangannya, lalu penilaian langsung ke kinerja. Kalau mau cepat naik pangkat ya kerjanya lari-lari, kalau malas ya tidak naik. Tak seperti jabatan umum, mau bagaimana kerjanya naik pangkat tunggu empat tahun,” jelas Sumitro.

Rakor Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diikuti 100 peserta dari Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD bidang Kominfo Provinsi se-Wilayah Regional Barat.

Sumber: http://mediacenter.batamkota.go.id/rakor-pembinaan-jabatan-fungsional-pranata-humas-di-pacific-hotel-batam/

Peningkatan Kompetensi Pranata Humas Melalui Seminar Kehumasan 2014

Yogyakarta, BATAN (07/05); Sebanyak 49 pejabat fungsional dan calon pejabat fungsional pranata humas di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengikuti Seminar Kehumasan yang diselenggarakan Biro Hukum Humas dan Kerjasama (BHHK) Rabu – Jumat (07-09/05/2014).

Bertempat di Hotel Horison Ultimariss Yogyakarta, seminar yang bertema “Peningkatan Kompetensi Personel Humas Melalui Kegiatan Penelitian Kehumasan” ini merupakan kegiatan rutin yang sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Satu hal yang berbeda dibandingkan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya adalah pada tahun ini sebelum seminar dilaksanakan penelitian tentang respon masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan nuklir baik di Kantor Pusat, Serpong, Pasar Jumat, Bandung, dan Yogyakarta.

Pada seminar kali ini selain disampaikan hasil penelitian kehumasan juga diberikan materi tentang bagaimana melaksanakan penelitian kehumasan yang baik. Diharapkan dengan seminar ini para pejabat fungsional pranata humas akan lebih aktif dalam menulis hasil penelitian kehumasan yang selain menambah poin kegiatan juga dapat meningkatkan citra lembaga.

Saat ini BATAN memiliki Pranata Humas Madya 2 orang, Muda 12 orang, Pertama 5 orang, dan Penyelia 18 orang, namun demikian baru 9 satker saja yang memiliki pejabat pranata humas di dalamnya.

Saat membuka seminar Sekertaris Utama (Sestama) BATAN Falconi Margono menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi hal pertama yang diperlukan adalah ‘keberanian’, selain itu pranata humas harus memahami sebenarnya apa itu ‘humas’ dan harus mampu berkreasi dalam melaksanakan pekerjaannya. “Jangan hanya melaksanakan bussines as usual” demikian jelasnya.

Lebih lanjut menurut Sestama hal penting yang saat ini diperlukan adalah bagaimana merumuskan metoda dalam penyebaran informasi baik eksternal maupun internal, bagaimana membuat link dan menghilangkan gap informasi di dalam BATAN sendiri. Diperlukan juga metoda pengelolaan informasi, merumuskan informasi agar mudah dicerna dan membuat standardisasi informasi. (eph/arial)

Sumber: http://www.infonuklir.com/read/detail/638/peningkatan-kompetensi-pranata-humas-melalui-seminar-kehumasan-2014#.U8YSxFZfb1o

75 Pejabat Humas Anggota Bakohumas Pusat dan Daerah Ikut Bimtek Jurnalistik

Bogor, Kominfo – sph-  Sebanyak 75 pejabat Humas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Anggota Bakohumas Pusat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Berita, Advertorial dan Penerbitan Media Internal yang  diadakan Bakohumas Pusat mulai 15-16 April di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut digelar untuk mendukung peran dan fungsi anggota Bakohumas dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Menurut Direktur Kemitraan Komunikasi yang juga Ketua Pelaksana Bakohumas, Hendra Purnama, kegiatan Bimtek  merupakan salah satu program Bakohumas tahun 2014. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota humas pemerintah mengenai kegiatan jurnalistik dan manajemen media dan menumbuhkan inisiatif bagi anggota bakohumas dalam menyusun dan memproduksi media kehumasan yang mudah dipahami serta dimengerti masyarakat,” kata Hendra di Bogor, Selasa(15/4).

Sasaran kegiatan itu adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan anggota humas pemerintah mengenai kegiatan jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan manajemen media online. Selain itu, adanya komitmen bersama untuk melakukan tindakan nyata bagi anggota humas pemerintah dalam menyusun dan memproduksi media kehumasan yang mudah dipahami serta dimengerti masyarakat.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, bentuk  bimtek ini berupa ceramah dan diskusi, workshop integrated jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan manajemen media online. Selain itu hasil yang diharapkan terselenggaranya kegiatan forum Bimbingan teknik integrated jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan penerbitan media internal. Disamping itu, aparat humas pemerintah mempunyai kemampuan teknikal dasar dalam penyediaan dan penyebaran informasi strategis pemerintah.

Dia menambahkan dasar Pelaksanaan Kegiatan yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Undangan kepada Pejabat Humas Pemerintah Nomor 18/BHS/K/Kominfo/4/2014 tanggal 2 April 2014. (Yura)

Aturan Baru tentang Jabatan Pranata Humas dan Angka Kreditnya

Januari awal tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan baru mengenai Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari PER. MENPAN  NOMOR. PER/109/M.PAN/11/2005.

Dalam PermenPAN RB No 6/2014 ini, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang Jabatan   Fungsional   Pranata   Hubungan Masyarakat (JFPH) mencakup perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pelaksanaan Hubungan Eksternal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas untuk meningkatkanhubungan yang harmonis antarlembaga yang ada dalam masyarakat. Sementara pelaksanaan Hubungan Internal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara satuan kerja/unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam peraturan ini ditambahkan menjadi 186 item kegiatan kehumasan pemerintah yang telah mengakomodasi pemanfaatan teknologi komunikasi. Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Profesionalisme Seorang Pranata Humas

BANTEN, LITBANG.pu.go.id –sph- Seorang pranata humas harus mempunyai kompetensi yang jelas. Posisinya harus lebih dari pada hanya sekedar juru penerang. Hal ini diutarakan oleh Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Aba Subagja dalam acara bimbingan teknis jabatan fungsional pranata humas, yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian PU di Banten (10/10). Pranata humas sangat perlu diklat sesuai standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. Uji kompetensinya harus terus ditingkatkan agar koin dan poinnya meningkat. Dan sertifikasi merupakan pengakuan bagi seorang jafung.

Penguatan jafung diperlukan untuk menunjukkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya  sesuai dengan keahlian dan / atau  ketrampilan yang dimilikinya. Karena jabatan fungsional merupakan penguat sebuag organisasi. Orientasi kegiatan harus berdasarkan output yang diperoleh. Untuk itu, pola karier pranata humas  diperlukan kepastian, profesionalisme dan trasparansi. Mengingat Jabatan pranata humas merupakan jabatan yang sexy, yang harus menjadi garda terdepan sebuah organisasi yakni sebagai corong informasi maka harus diperkuat posisinya. Prospek dan manfaat jabatan fungsional juga bisa memperluas untuk menduduki jabatan tertentu. Sehingga profesionalisme, kejelasan peran dan kinerja seorang pejabat fungsional sangat penting.

Kebijakan pengembangan jabatan fungsional di era saat ini, diperlukan pembentukan jabatan fungsional baru. Pendidikannya harus sesuai dengan jabatan yang diembannya. Karena kesesuaian pendidikan yang dimiliki akan meningkatkan prestasi kerja. Diklat harus di-desain untuk meningkatkan kompetensinya sekaligus angka kreditnya. Jabatan fungsional berbasis kompetensi harus dikelola dan dibina, agar tidak mati suri. Kompetensi pun harus dikaitkan dengan uji kompetensi. Dalam hal ini organisasi profesi terkait yang memberikan sertifikasi kompetensi jabatan sangat dibutuhkan. Namun saat ini, uji kompetensi belum menjadi syarat dalam pengangkatan. Hal ini harus disosialisasikan secara luas kepada pejabat fungsional, agar bisa dijadikan pegangan.

Instansi pembina juga belum sepenuhnya melaksanakan quality assurance dalam pembinaan. Padahal salah satu tugas instansi pembina harus melaporkan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pejabat fungsional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita, agar kedepan pembinaannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga seseorang yang telah membuat keputusan untuk menjadi seorang pejabat fungsional merasa diberikan fasilitas yang memadai.

sumber: http://litbang.pu.go.id/profesionalisme-seorang-pranata-humas.balitbang.pu.go.id

Bimtek Jafung Pranata Humas Kementerian Pekerjaan Umum

Jafung Pranata Humas di Kementerian PU sejak dilahirkan tahun 2008, hingga saat ini yang perlu harus didorong agar berkembang. Humas sebagai ujung tombak Kementerian ke depan menghadapi tantangan lebih berat lagi, saat ini saja dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diimplementasikan Mei Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya berbicara tentang Kementerian PU, sebagai penerima alokasi an ggaran terbesar setelah Diknas ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui penyebarluasan informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Siapakah yang harus berperan dan bertanggungjawab dalam hal ini? Ya kita semua, Pimpinan dan jajaran yang ada di Kementerian PU, khususnya para Jafung Pranata Humas. Ini karena terbatasnya jumlah jabatan struktural yang ada. Inilah pentingnya dilahirkan jafung Pranata Humas sebagai  ujung tombak pendukung, pendamping pejabat struktural Humas yang ada.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan adalah bagaimana atlas dari jafung tersebut bisa memahami tugas dan fungsi dari jafung, memotivasi, mendorong serta secara konsisten agar jafung tersebut dapat berkembang dan menjadi ujung tombak di tempat jafung tersebut bertugas.

Kementerian PU melalui Pusat Komunikasi Publik yang  memiliki peran kunci dalam membina, memonitor, mengevaluasi sekaligus menjaring aparatur di lingkungan Kementerian PU yang akan berkiprah dalam jabatan fungsional pranata humas, secara berkesinambungan terus berupaya melakukan sosialisasi betapa pentingnya peran Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) mulai dari unit satminkal pusat hingga balai – balai yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU yang berlangsung di Banten selama dua hari mulai tanggal 10 Oktober  hingga 11 Oktober 2013.

Sebagai ujung tombak manajemen informasi, Pejabat Fungsional Pranata Humas seyogyanya bukan sekadar mampu menyampaikan sebuah kebijakan, program atau kinerja, inovasi, melainkan juga menyampaikan latar belakang mengapa tindakan itu dilaksanakan, apa tujuannya, dan apa pentingnya bagi masyarakat. Hanya dengan cara inilah masyarakat bisa memahami, menerima, mendukung serta berperan serta aktif dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah.

Perlu diketahui, Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diselenggarakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban Jabatan Fungsional Pranata Humas, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengkomunikasikan kebijakan, strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU.

Berbagai permasalahan yang muncul mulai dari keterbatasan anggaran kehumasan, keterbatasan SDM, minimnya perhatian pimpinan, hingga belum adanya struktur organisasi kehumasan yang jelas, jangan sampai dijadikan penghalang melainkan pemacu semangat dalam berkarya mengelola dan menyebarluaskan informasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa jumlah pejabat fungsional pranata humas di lingkungan Kementerian PU dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jumlah pejabat fungsional pranata humas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sebanyak 33 orang. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 20 orang. Lalu hingga September 2013 menurun menjadi hanya 8 orang pejabat fungsional pranata humas yang masih terdaftar aktif. Sementara dari 21 orang peserta Diklat Sertifikasi Pranata Humas Tingkat Ahli Tahun 2011 di Bandung, baru 1 orang yang lolos menjadi pejabat fungsional pranata humas setelah melalui tahap Sidang Jafung Pranata Humas di bulan Agustus kemarin.

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU ini dihadiri pula oleh Pejabat Esselon III dan IV terkait serta perwakilan balai – balai yang berada di Lingkungan Kementerian PU, dari catatan absensi peserta telah hadir sebanyak 45 orang.

Dalam gelaran Bimtek Jafung Humas kali ini, kami telah memilih narasumber yang memang berkompeten dibidang reformasi birokrasi serta penataan organisasi melalui Jabatan Fungsional yaitu Bapak Aba Subagja, S.Sos., MAP, selaku Kabid Standar Jabatan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bapak Drs. Syamsu Aidil, MM, selaku Praktisi Jafung Pranata Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, besar kiranya harapan kami agar para peserta yang telah hadir mampu menyerap ilmu dan pengetahuan sekaligus belajar dari kedua narasumber yang kami hadirkan dalam acara ini.

sumber: http://balai3.wordpress.com/2013/10/16/bimbingan-teknis-jabatan-fungsional-pranata-humas-di-lingkungan-kementerian-pekerjaan-umum/