75 Pejabat Humas Anggota Bakohumas Pusat dan Daerah Ikut Bimtek Jurnalistik

Bogor, Kominfo – sph-  Sebanyak 75 pejabat Humas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Anggota Bakohumas Pusat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Berita, Advertorial dan Penerbitan Media Internal yang  diadakan Bakohumas Pusat mulai 15-16 April di Hotel Royal Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut digelar untuk mendukung peran dan fungsi anggota Bakohumas dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Menurut Direktur Kemitraan Komunikasi yang juga Ketua Pelaksana Bakohumas, Hendra Purnama, kegiatan Bimtek  merupakan salah satu program Bakohumas tahun 2014. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota humas pemerintah mengenai kegiatan jurnalistik dan manajemen media dan menumbuhkan inisiatif bagi anggota bakohumas dalam menyusun dan memproduksi media kehumasan yang mudah dipahami serta dimengerti masyarakat,” kata Hendra di Bogor, Selasa(15/4).

Sasaran kegiatan itu adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan anggota humas pemerintah mengenai kegiatan jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan manajemen media online. Selain itu, adanya komitmen bersama untuk melakukan tindakan nyata bagi anggota humas pemerintah dalam menyusun dan memproduksi media kehumasan yang mudah dipahami serta dimengerti masyarakat.

Lebih lanjut Hendra mengatakan, bentuk  bimtek ini berupa ceramah dan diskusi, workshop integrated jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan manajemen media online. Selain itu hasil yang diharapkan terselenggaranya kegiatan forum Bimbingan teknik integrated jurnalistik yang meliputi teknik penulisan, analisis media konten dan penerbitan media internal. Disamping itu, aparat humas pemerintah mempunyai kemampuan teknikal dasar dalam penyediaan dan penyebaran informasi strategis pemerintah.

Dia menambahkan dasar Pelaksanaan Kegiatan yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Surat Undangan kepada Pejabat Humas Pemerintah Nomor 18/BHS/K/Kominfo/4/2014 tanggal 2 April 2014. (Yura)

Aturan Baru tentang Jabatan Pranata Humas dan Angka Kreditnya

Januari awal tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan baru mengenai Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari PER. MENPAN  NOMOR. PER/109/M.PAN/11/2005.

Dalam PermenPAN RB No 6/2014 ini, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang Jabatan   Fungsional   Pranata   Hubungan Masyarakat (JFPH) mencakup perencanaan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan internal dan eksternal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pelaksanaan Hubungan Eksternal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Pranata Humas untuk meningkatkanhubungan yang harmonis antarlembaga yang ada dalam masyarakat. Sementara pelaksanaan Hubungan Internal adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara satuan kerja/unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam peraturan ini ditambahkan menjadi 186 item kegiatan kehumasan pemerintah yang telah mengakomodasi pemanfaatan teknologi komunikasi. Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Profesionalisme Seorang Pranata Humas

BANTEN, LITBANG.pu.go.id –sph- Seorang pranata humas harus mempunyai kompetensi yang jelas. Posisinya harus lebih dari pada hanya sekedar juru penerang. Hal ini diutarakan oleh Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Aba Subagja dalam acara bimbingan teknis jabatan fungsional pranata humas, yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian PU di Banten (10/10). Pranata humas sangat perlu diklat sesuai standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. Uji kompetensinya harus terus ditingkatkan agar koin dan poinnya meningkat. Dan sertifikasi merupakan pengakuan bagi seorang jafung.

Penguatan jafung diperlukan untuk menunjukkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya  sesuai dengan keahlian dan / atau  ketrampilan yang dimilikinya. Karena jabatan fungsional merupakan penguat sebuag organisasi. Orientasi kegiatan harus berdasarkan output yang diperoleh. Untuk itu, pola karier pranata humas  diperlukan kepastian, profesionalisme dan trasparansi. Mengingat Jabatan pranata humas merupakan jabatan yang sexy, yang harus menjadi garda terdepan sebuah organisasi yakni sebagai corong informasi maka harus diperkuat posisinya. Prospek dan manfaat jabatan fungsional juga bisa memperluas untuk menduduki jabatan tertentu. Sehingga profesionalisme, kejelasan peran dan kinerja seorang pejabat fungsional sangat penting.

Kebijakan pengembangan jabatan fungsional di era saat ini, diperlukan pembentukan jabatan fungsional baru. Pendidikannya harus sesuai dengan jabatan yang diembannya. Karena kesesuaian pendidikan yang dimiliki akan meningkatkan prestasi kerja. Diklat harus di-desain untuk meningkatkan kompetensinya sekaligus angka kreditnya. Jabatan fungsional berbasis kompetensi harus dikelola dan dibina, agar tidak mati suri. Kompetensi pun harus dikaitkan dengan uji kompetensi. Dalam hal ini organisasi profesi terkait yang memberikan sertifikasi kompetensi jabatan sangat dibutuhkan. Namun saat ini, uji kompetensi belum menjadi syarat dalam pengangkatan. Hal ini harus disosialisasikan secara luas kepada pejabat fungsional, agar bisa dijadikan pegangan.

Instansi pembina juga belum sepenuhnya melaksanakan quality assurance dalam pembinaan. Padahal salah satu tugas instansi pembina harus melaporkan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pejabat fungsional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah kita, agar kedepan pembinaannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sehingga seseorang yang telah membuat keputusan untuk menjadi seorang pejabat fungsional merasa diberikan fasilitas yang memadai.

sumber: http://litbang.pu.go.id/profesionalisme-seorang-pranata-humas.balitbang.pu.go.id

Bimtek Jafung Pranata Humas Kementerian Pekerjaan Umum

Jafung Pranata Humas di Kementerian PU sejak dilahirkan tahun 2008, hingga saat ini yang perlu harus didorong agar berkembang. Humas sebagai ujung tombak Kementerian ke depan menghadapi tantangan lebih berat lagi, saat ini saja dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diimplementasikan Mei Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya berbicara tentang Kementerian PU, sebagai penerima alokasi an ggaran terbesar setelah Diknas ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui penyebarluasan informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Siapakah yang harus berperan dan bertanggungjawab dalam hal ini? Ya kita semua, Pimpinan dan jajaran yang ada di Kementerian PU, khususnya para Jafung Pranata Humas. Ini karena terbatasnya jumlah jabatan struktural yang ada. Inilah pentingnya dilahirkan jafung Pranata Humas sebagai  ujung tombak pendukung, pendamping pejabat struktural Humas yang ada.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan adalah bagaimana atlas dari jafung tersebut bisa memahami tugas dan fungsi dari jafung, memotivasi, mendorong serta secara konsisten agar jafung tersebut dapat berkembang dan menjadi ujung tombak di tempat jafung tersebut bertugas.

Kementerian PU melalui Pusat Komunikasi Publik yang  memiliki peran kunci dalam membina, memonitor, mengevaluasi sekaligus menjaring aparatur di lingkungan Kementerian PU yang akan berkiprah dalam jabatan fungsional pranata humas, secara berkesinambungan terus berupaya melakukan sosialisasi betapa pentingnya peran Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) mulai dari unit satminkal pusat hingga balai – balai yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU yang berlangsung di Banten selama dua hari mulai tanggal 10 Oktober  hingga 11 Oktober 2013.

Sebagai ujung tombak manajemen informasi, Pejabat Fungsional Pranata Humas seyogyanya bukan sekadar mampu menyampaikan sebuah kebijakan, program atau kinerja, inovasi, melainkan juga menyampaikan latar belakang mengapa tindakan itu dilaksanakan, apa tujuannya, dan apa pentingnya bagi masyarakat. Hanya dengan cara inilah masyarakat bisa memahami, menerima, mendukung serta berperan serta aktif dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah.

Perlu diketahui, Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas ini diselenggarakan untuk memperdalam pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban Jabatan Fungsional Pranata Humas, sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dalam mengkomunikasikan kebijakan, strategi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PU.

Berbagai permasalahan yang muncul mulai dari keterbatasan anggaran kehumasan, keterbatasan SDM, minimnya perhatian pimpinan, hingga belum adanya struktur organisasi kehumasan yang jelas, jangan sampai dijadikan penghalang melainkan pemacu semangat dalam berkarya mengelola dan menyebarluaskan informasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa jumlah pejabat fungsional pranata humas di lingkungan Kementerian PU dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jumlah pejabat fungsional pranata humas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sebanyak 33 orang. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 20 orang. Lalu hingga September 2013 menurun menjadi hanya 8 orang pejabat fungsional pranata humas yang masih terdaftar aktif. Sementara dari 21 orang peserta Diklat Sertifikasi Pranata Humas Tingkat Ahli Tahun 2011 di Bandung, baru 1 orang yang lolos menjadi pejabat fungsional pranata humas setelah melalui tahap Sidang Jafung Pranata Humas di bulan Agustus kemarin.

Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas Di Lingkungan Kementerian PU ini dihadiri pula oleh Pejabat Esselon III dan IV terkait serta perwakilan balai – balai yang berada di Lingkungan Kementerian PU, dari catatan absensi peserta telah hadir sebanyak 45 orang.

Dalam gelaran Bimtek Jafung Humas kali ini, kami telah memilih narasumber yang memang berkompeten dibidang reformasi birokrasi serta penataan organisasi melalui Jabatan Fungsional yaitu Bapak Aba Subagja, S.Sos., MAP, selaku Kabid Standar Jabatan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Bapak Drs. Syamsu Aidil, MM, selaku Praktisi Jafung Pranata Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, besar kiranya harapan kami agar para peserta yang telah hadir mampu menyerap ilmu dan pengetahuan sekaligus belajar dari kedua narasumber yang kami hadirkan dalam acara ini.

sumber: http://balai3.wordpress.com/2013/10/16/bimbingan-teknis-jabatan-fungsional-pranata-humas-di-lingkungan-kementerian-pekerjaan-umum/

Peran Strategis Pranata Humas Dalam Instansi Pemerintah

Oleh: Surianto S.Sos – Staf Diskominfo Provinsi Bangka Belitung

Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada ”Good Governance”. Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. Instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bersih diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik.

Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah/ badan publik, karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik.

Tupoksi Pranata Humas

Pranata Humas merupakan jabatan fungsional yang keberadaannya diatur dalam Keppres nomor 87 tahun 1999, “jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan tugas organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta mandiri”. Pranata humas sebagai salah satu jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, baik informasi berskala nasional maupun daerah/lokal.

Keberadaan Pranata Humas sangat dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintahan atau. Selain memiliki peran penting dalam mendukung tugas pemerintahan, Humas Pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005. Pasal 4 dikatakan : Tugas pokok pranata humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Jabatan Fungsional Pranata Humas dibedakan menjadi :

1.Pranata Humas Tingkat Terampil; pranata humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kehumasan. Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat terampil ; a) Pranata Humas Pelaksana Pemula (gol II/a); b) Pranata Humas Pelaksana (gol II/b-II/d); c) Pranata Humas Pelaksana Lanjutan  (gol III/a-III/b); dan d) Pranata Humas Penyelia (gol III/c-III/d).

2.Pranata Humas Tingkat Ahli; pranata humas yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehumasan. Jenjang jabatan Pranata Humas tingkat ahli ; a) Pranata Humas Pertama (gol III/a-III/b); b) Pranata Humas Muda (gol III/c) c) Pranata Humas Madya (gol IV/a-IV/c).

Tugas pokok pranata humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Artinya, semua tugas pelayanan informasi dan kehumasan termasuk dalam cakupan penilaian jabatan fungsional pranata humas.

Ada empat jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan pranata humas, yaitu:

1.Fungsi nasehat, pranata humas berhak memberikan nasehat kepada pimpinan lembaga maupun kepada bagian lain, berkaitan dengan operasionalisasi ketika sebuah masalah terjadi.

2.Fungsi pelayanan komunikasi, pranata humas mengkomunikasikan informasi mengenai lembaga dan segala kegiatannya kepada berbagai publik yang berkepentingan melalui media yang tepat. Ini merupakan kegiatan yang berupaya membuat publik tahu dengan berbagai cara yang pantas.

3.Fungsi pengkajian, pranata humas berhak melakukan penelaahan opini publik yang berpengaruh kepada lembaga. Termasuk tekanan-tekanan yang bersifat sosio politik maupun undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dan berpengaruh kepada lembaga pemerintah.

4.Fungsi promosi, pranata humas berhak mempromosikan kegiatan pemerintah. Disini dibutuhkan kreatifitas dari pranata humas untuk mempromosikan lembaga kepada publik.

Pranata humas sebagai penyampai informasi kepada masyarakat harus bisa menjadi sumber informasi resmi pemerintah. Pranata humas dapat menyampaikan program pemerintah dan pembangunan yang telah banyak kita laksanakan, tetapi belum tersampaikan kepada masyarakat. Yang terlihat dimata masyarakat saat ini pemerintah belum berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat. Kita sebagai pemberi informasi harus selangkah lebih maju dengan yang akan mencari informasi.

Peran Strategis dan Tanggungjawab Pranata Humas

Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Pranata Humas semakin penting dan strategis. Sebagai komunikator publik, Pranata Humas harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang  kebijakan dan  program kerja lembaganya. Jadi Pranata Humas bukan hanya menyiapkan tempat acara peliputan dan mendampingi pimpinannya kemana pergi saja, namun dituntut juga harus mampu mengemas agenda setting. Selain sebagai komunikator, Pranata Humas  bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah  maupun jangka panjang.

Pejabat Fungsional Pranata Humas perlu memperhatikan bahwa dalam menjalankan aktivitas  tugas dan fungsinya, hendaknya  mampu memelihara nama baik institusi/lembaga, mampu melakukan pelayanan yang memadai, mampu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat  akan informasi.

Dalam mengelola informasi, Pranata Humas harus sudah mulai membuka diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh publik (masyarakat) untuk dapat diakses, kecuali terhadap informasi yang memang berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) dikecualikan. Ada informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya :

1.Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;

2.Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3.Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

4.Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

5.Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

6.Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

7.Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;

8.Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi

9.Memorandum atau surat antar badan publik dan

10.Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pranata Humas juga sebagai  agen  pembentuk opini publik, harus mampu berperan sebagai agen yang menghubungkan organisasi dengan publiknya. Pranata Humas Pemerintah harus bisa menyampaikan komunikasi dan informasi secara baik dan jelas, sehingga tidak menjadikan misskomunikasi dan missinformasi.

Komponen yang harus dibangun oleh Pemerintah adalah citra lembaga/institusinya melalui pendiseminasian elemen visual, verbal dan perilaku sebagai cerminan aktualisasi dari visi pemimpin organisasi yang terintegrasi dengan misi dan rencana strategis lembaga/institusi itu sendiri.

Pada prinsipnya Pranata Humas Pemerintah dituntut untuk mampu mengemas agenda setting kebijakan instansi, untuk disampaikan ke media sebagai agenda setting media dan diterima oleh publik sebagai agenda settingnya publik atau masyarakat.  “Melalui penciptaan agenda setting kebijakan oleh semua Pranata Humas Pemerintah, ke depan publik akan mendapatkan informasi alternatif dan benar, sehingga masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh “anomali”  informasi yang setiap detik membanjiri ranah publik, bahkan ranah privasi seseorang.

Pranata Humas pada SKPD harus menyediakan dan memberikan informasi kepada mayarakat dan stakeholders semua kegiatan pemerintah yang akan dan sedang dilaksanakan. Selain itu, berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik serta menjalin hubungan baik dengan stakeholders. Pranata Humas harus mampu membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dengan menunjukkan hasil kerja nyata, mampu membangun citra positif pemerintah dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap dan perilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Pranata Humas dituntut bersinergi dan berkoordinasi untuk menjadi citra pemerintah secara keseluruhan. Sinergitas perlu dibangun dalam hal pendistribusian informasi-informasi melalui potensi media yang sesuai dengan sifat-sifat demografis publik/masyarakat dengan melakukan aktivitas nyata dan membangun mekanisme aliran informasi yang baik.

Eksistensi Pranata Humas sesungguhnya sangat strategis dan sangat dibutuhkan setiap SKPD dan instansi pemerintah, terutama dalam rangka menyampaikan berbagai informasi publik yang memang wajib diketahui publik kepada masyarakat melalui saluran atau media yang tepat serta menjalankan peran kehumasannya dengan baik. Untuk itu, Pranata Humas harus menjalankan tugas secara profesional seperti memahami cara berkomunikasi yang baik, memahami budaya birokrasi dan memahami adat istiadat masyarakat setempat sehingga pesan atau informasi yang dibutuhkan publik dapat disediakan atau tersampaikan dengan baik serta citra positif pemeritah secara keseluruhan dapat terwujud. (*an)

 

Uji Petik Pengukuran Beban Kerja Jabatan Fungsional Pranata Humas

Uji petik pengukuran beban kerja kegiatan jabatan fungsional Pranata Humas dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2013, di Hotel Horison, Jalan Pakuan no. 7, Baranangsiang – Bogor. Acara ini dibuka oleh Direktur Komunikasi Publik, Drs. Tulus Subardjono. Disaksikan oleh Dra. Nadimah, MBA, Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur, Kementerian PAN dan RB, serta Prastyono Catur Yulianto, SH, M.Si, Direktur Jabatan Karir, Badan Kepegawaian Negara.

Pengukuran beban kerja ini merupakan langkah awal, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005. Tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Yang perlu direvisi, khususnya yang terkait dengan butir kegiatan Pranata Humas. Semua ini, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.

Dalam sambutannya, Direktur Komunikasi Publik menjelaskan, terselenggaranya acara ini sehubungan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan birokrasi yang berbeda dan jumlah angka kredit perlu dievaluasi karena terlalu kecil. Terkait UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana diwajibkan semua Bagian Publik yang harus menunjuk PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dimana dalam pelaksanaanya harus dibantu oleh tenaga fungsional tertentu, antara lain Pranata Humas. Selain itu dalam Government Public Relations (GPR) juga sangat membutuhkan Pranata Humas yang profesional. Sangat relevan sekali, apabila butir-butir pranata humas untuk ditinjau kembali. (EM)

Sumber: http://www.litbang.depkes.go.id/node/222

Pranata Humas Memiliki Peran Strategis Dalam Satker

Bandung -sph- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Freddy H Tulung mengatakan, pranata humas memegang peran strategis dalam pengelolaan kehumasan di satuan kerja masing-masing.

“Pranata humas memegang peranan penting bagi pencitraan organisasi, yaitu sebagai pengelola, penyedia dan pelayan informasi bagi suatu organisasi,” kata Freddy Tulung dalam sambutannya pada acara Pembinaan Pranata Humas di lingkungan Ditjen IKP di Hotel Kedaton Bandung, Senin (7/11).

Menurut Freddy, pada era keterbukaan, masyarakat membutuhkan informasi yang dikemas sesuai dengan kebutuhan khalayak dan disebarluaskan melalui saluran yang tepat. Diharapkan pranata humas dapat melakukan refleksi dan instropeksi, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan organisasi Kementerian Kominfo.

Pemerintah sangat konsern terhadap keberadaan pranata humas, jelas Freddy Tulung, terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan mengenai pranata humas, seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.109 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kredit, serta menetapkan Kominfo sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas.

Dia juga mengatakan, Kementerian Kominfo telah menunjukkan kesungguhannya dalam mengemban tugasnya dibuktikan melalui tiga kali Kementerian Kominfo memperoleh penghargaan Publik  terbaik untuk kategori pemerintahan. Guna mempertahankan prestasi tersebut, perlu upaya meningkatkan wawasan, kemampuan dan keterampilan pranata humas agar informasi yang dikelola dan disampaikan kepada masyarakata mampu mengangkat citra positif pemerintah.

Freddy Tulung menegaskan, Ditjen IKP selaku pelaksana pembinaan pranata humas bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya dengan memulai di lingkungan Ditjen IKP kemudian dilanjutkan pembinaannya dilingkungan Kementerian Kominfo. Menurut Freddy, melalui kegiatan pembinaan tersebut, diharapkan diperoleh gambaran pola pembinaan yang paling cocok untuk dilaksanakan bagi pranatra humas di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur pada tahun 2012 nanti. (Rmg).

http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/1112/Pranata+Humas+Memiliki+Peran+Strategis+Dalam+Satker/0/berita_satker